KARODAILY.com

Kejatisu Usut Dana Relokasi Mandiri Tahap II Dikelola BPBD Karo Rp190,6 M

    Kategori: Karo Raya, Zona Merah
  • Jumat, 8 September 2017 | 14:35
  • / 16 Djulhijjah 1438
  • Dibaca : 791 kali
Kejatisu Usut Dana Relokasi Mandiri Tahap II Dikelola BPBD Karo Rp190,6 M
Ilustrasi masyarakat di Lingkar Sinabung.(karodaily/int/okezone.com).

KaroDaily,KABANJAHE- Dugaan penyimpangan penggunaan Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) pengungsi Sinabung yang jumlahnya cukup fantastis yakni mencapai Rp8.233.600.000,00 di Desa Rimo Bunga, Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo, ternyata sudah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara.

Sebagaimana dilansir harianandalas.com, program Relokasi Mandiri (RM) tahap II yang nilainya secara total sebesar Rp190,6 miliar sudah ditangani pihak Kejatisu di Medan berdasarkan temuan BPK perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada laporan keuangan Pemkab Karo tahun anggaran 2016. Itulah penyebab laporan keuangan Pemkab Karo meraih opini disclaimer dari BPK. Di samping itu, persoalan aset daerah yang tidak tertata dengan baik dan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga diketahui sangat rendah.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 11.C/LHP/XVIII.MDN/05/2017 terbit 19 Mei 2017 dugaan penyimpangan bantuan untuk pengungsi Sinabung yang kini ditangani Kejatisu tidak dibantah Kalak BPBD Kabupaten Karo, Ir Martin Sitepu ketika dikonfirmasi belum lama ini di kantor Bupati Karo.

Dikatakan, bantuan untuk pengungsi Sinabung di Pemkab Karo sebesar Rp190,6 miliar dan berkisar Rp180 miliar dinyatakan disclaimer. Bantuan Rp190,6 miliar itu, akhir 2015 ditransfer ke APBD Karo untuk bantuan pembangunan hunian tetap (Huntap) sebanyak 1.864 KK (setelah ada penambahan 181 KK. Dengan rincian masing-masing Rp110 juta/KK untuk masyarakat Desa Berastepu, Desa Gamber, Desa Kuta Tonggal Kecamatan Simpang Empat dan Desa Gurukinayan, Kecamatan Payung.

Alokasi Rp110 juta per KK itu digunakan untuk pengadaan lahan pertanian sebesar Rp50 juta lebih dan biaya untuk permukiman Rp59 juta lebih atau total Rp110 juta/KK.

“Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, dugaan penyimpangan dilakukan oknum-oknum pengungsi untuk pengadaan lahan pertanian diduga hanya memanfaatkan dana sebesar Rp5 juta sampai Rp10 juta,”terang Martin Sitepu.

Oknum-oknum pengungsi hanya memanfaatkan dana Rp5 juta sampai Rp10 juta dari dana tersedia Rp50 juta lebih untuk pengadaan lahan pertanian itu, umumnya hanya dengan luas tidak layak disebut sebagai lahan pertanian dengan luas berkisar 200 meter atau 500 meter2. Selebihnya digunakan untuk kepentingan di luar pengadaan lahan pertanian dan lahan pemukiman.

“Secara total bantuan Relokasi Mandiri (RM) tahap II sebesar Rp190,6 miliar dari BNPB sudah ditangani pihak Kejatisu. Sejumlah pengungsi dan staf BPBD Karo sudah diperiksa di Medan,”ujarnya.

Sekarang kita takut menyalurkan bantuan apa pun dari pusat untuk pengungsi erupsi Sinabung. Seperti sekarang, banyak data bertambah mengaku sebagai pengungsi yang belum mendapat bantuan RM tahap II.

“Posisi kami sangat dilematis. Kalau kita berusaha mempro­ses data untuk lebih akurat agar dikemudian hari tidak lagi bermasalah. Kita dituduh menahan uang mereka. Pengungsi menyebut bantuan itu uang mereka. Kalau kita tahan untuk melakukan pendataan akurat, disebut pengungsi pula kita sengaja memperlambat untuk didepositokan agar mendapat bunga dari bank,”katanya.

Kalau dipercepat dan dipermudah untuk membantu pengungsi, nyatanya BPK menemukan disclaimer Rp180 miliar yang kini sudah ditangani Kejatisu.

“Hal itu juga saya ungkapkan ketika konsultasi dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Sihar Panjaitan di kantor Bupati Karo belum lama ini,”keluh Martin.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karo Sarjana Ginting, kepada sejumlah wartawan, Kamis (7/9) di Kabanjahe mengapresiasi gerak cepat Kejatisu. Ini penting sekali agar semua jelas dan transparan. Dari dulu banyak dugaan penyimpangan di BPBD Karo namun satu pun tidak sampai ke meja hijau.

“Dugaan penyimpangan penggunaan Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) pengungsi Sinabung yang jumlahnya cukup fantastis yakni mencapai Rp8.233.600.000,00 di Desa Rimo Bunga bisa dikatakan fiktif, karena saya sudah berulangkali ke lapangan. Faktanya, tidak ada di sana ditemukan lahan usaha tani untuk pengungsi, harus diusut sampai tuntas dan siapa saja terlibat,”jelasnya. (karodaily/harianandalas.com/rta)

 

Tinggalkan Komentar

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Leave a Reply

>

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional

%d bloggers like this: