Thursday, 25 April 2019
redaksi@karodaily.com
Karo TodayKuta Kita

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Disosialisasikan

KARODAILY, BARUSJAHE – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, Pemkab Karo sudah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Hal ini disampaikan Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH melalui Kepala Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kabupaten Karo Eva Angela, S.Ss, MM, di hadapan kepala desa se-Kecamatan Barusjahe di Aula Kantor Camat Barusjahe, Rabu (18/01/2017).

Dikatakannya, perangkat desa merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris Desa. Selain itu, juga sebagai unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

“Perangkat desa ini haruslah diangkat dari warga masyarakat desa yang bersangkutan melalui mekanisme penyaringan dan penjaringan yang dilakukan oleh tim pemilihan perangkat desa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa,” ujar Eva.

Kabag Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang sebelumnya dikenal Kabag Pemerintahan Desa ini menambahkan, bahwa untuk dapat diangkat menjadi perangkat Desa, setiap Warga Negara Indonesia wajib berpendidikan paling rendah SMU/sederajat, berusia 20-42 Tahun, bebas narkoba serta harus dapat menggunakan Komputer.

Sementara, Camat Barusjahe Drs. Kalium Sitepu meminta para kepala desa agar benar-benar melakukan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa karena pihaknya akan memberikan rekomendasi sebagainama amat Perda Nomor 07 Tahun 2016 Pasal 7.

“Bila nama-nama yang saudara usulkan untuk diangkat menjadi perangkat desa sudah memenuhi ketentuan. Dan isilah perangkat desa yang ada dengan mempedomani Peraturan Bupati Karo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemrintahan Desa,” pungkas Kalsium. (kd/rel)

EDITOR: ABDULLAH LATHIF MANJORANG

No comment

  • Jika ternyata kepala desa yang berwenang memilih perangkat desa, sama saja artinya kepala desa memilih orang terdekat mereka, bukan memilih orang yang berpengetahuan dan skill komputer yang memadai,

    apa artinya kami mengajukan lamaran, jika pada akhirnya, orang terdekatnya lah yang ternyata menjadi perangkat desa terpilih ???

    bagaimana nasib kami yang memang memiliki pengetahuan dan skill di bidang komputer, yang pada akhirnya orang yang tidak memiliki skill sama sekali yang terpilih ???

    tolong di tanggapi komentar saya .
    saya dari desa pertumbuken, kec.barus jahe. kab. karo
    terima kasih.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.