Tuesday, 14 May 2019
redaksi@karodaily.com
Karo TodayKuta Kita

Pemkab Karo Gelar Sosialisasi Kewenangan Pemerintahan Desa di Barusjahe

KARODAILY,BARUSJAHE -Hindari terjadinya gesekan pembangunan di Desa, Pemkab Karo , gelar sosialisasi rancangan Peraturan Bupati tentang kewenangan Desa di Kecamatan Barusjahe, Selasa (13/12/2016). Kegiatan ini sendiri diikuti oleh Tokoh Masyarakat Desa, Kepala Desa Terpilih, Anggota BPD serta Pj.Kepala Desa se Kecamatan Barusjahe.

Dalam sambutannya, Camat Barusjahe Rosanna Br Sembiring,SH, melalui Sekretaris Camat Daut Sembiring,SSTP,MSP mengatakan sosilisasi ini begitu penting guna memberikan pemahaman kepada para peserta tentang sejauh mana kewenangan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

“Tanpa adanya kewenangan yang jelas dapat saja menimbulkan gesekan-gesekan pembangunan di Desa.  Meski tidak lantas negatif, tetapi bisa terjadi tumpang tindih pembangunan yang dampaknya bisa saling lempar tanggung jawab bila ada persoalan di lapangan”, ujar Daud.

Hingga, dengan disahkannya kelak Peraturan Bupati yang menyangkut soal ini kekuatiran itu dapat dihindari.

“Saya berharap kepada Kepala Desa terpilih memperhatikan benar-benar kewenangan yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi dan misinya pada saat kampanye”,tambah Daud.

Kegiatan sosialisasi ini mengacu kepada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal bersekala Desa.

Darisana, Pemerintah Kabupaten Karo melalui Bagian Pemerintah Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo  telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal bersekala desa yang akan di tetapkan setelah dilakukan pengumpulan daftar kewenangan dari masyarakat untuk penyempurnaan Peraturan Bupati dimaksud.

Rancangan Peraturan Bupati ini nantinya terdiri dari VI BAB dan 24 Pasal yang berisi tentang Kewenangan Desa sebagai pedoman bagi desa untuk merencanakan pembangunan desa yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hadir sebagai pemateri, diantaranya,  Bagian Pemerintah Desa dan Kelurahan Setdakab karo   Junaidi Sembiring,SSTP,M.Si.dan Hendriawan Girsang dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab Karo.(karodaily/age).

Penulis : Age

Editor    : Adhif 

No comment

  • inilah yang namanya kebijakan di Desa atau sama dengan Kewenangan Desa yang sudah ada diberi peraturan menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI nomor 1 tahun 2015…. Tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa…

  • sudah seharusnya Pemerintahan Desa di beri Kewenangan yang Menandakan bahwa Desa adalah suatu Pemerintahan yang Mandiri dan bersih dari indikasi KKN { korupsi, kolusi dan nepotisme }

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.