Saturday, 19 January 2019
redaksi@karodaily.com
Karo Raya

Terkelin Berahmana Kembali Kritik Jajarannya

KaroDaily,KABANJAHE- Bupati Karo Terkelin Brahmana SH dan Wakil Bupati Cory S Sebayang tidak bisa lagi menyembunyikan kekecewaannya terhadap para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapan anggarannya masih rendah. Masalah klasik yang selalu berulang.

Hal itu terungkap dalam rapat monitoring dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 di aula kantor bupati, Senin (09/04/2018), serapan anggaran untuk belanja pembangunan terbilang masih rendah.

Sebagaimana dilansir harianandalas.com,dengan nada tinggi, Bupati Terkelin Brahmana minta para kepala OPD yang serapan belanja pembangunannya masih rendah supaya memacu kinerja. Ini bukti, pimpinan OPD tidak serius bekerja.

“Ingat, ini untuk rakyat, saya tidak main-main kalau terkait dengan kesejahteraan rakyat,” kecamnya.

Bupati meminta seluruh Kepala OPD Pemkab Karo untuk meningkatkan kinerja.

 “Kesannya kurang serius dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana anggaran. Terus terang kami kecewa dengan kinerja pimpinan OPD,”tegasnya.

Sebelumnya Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Karo, Andreasta Tarigan AP MSi , menyoroti serapan atau realisasi anggaran belanja OPD yang sampai April 2018 ini masih rendah.

Andreasta Tarigan mewanti-wanti kepada OPD agar tak ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang besar di akhir tahun nanti. SiLPA dimaksud adalah SiLPA disebabkan kesalahan program SKPD/OPD.

“Kalau disebabkan karena efisiensi itu bagus,” ujarnya seraya mengatakan, evaluasi ini merupakan salah satu upaya meningkatkan serapan anggaran.

Pada kesempatan itu juga, Andreasta Tarigan menjelaskan, ke depan BPPKAD akan mengimplementasikan “Karo Smart City”. Tujuannya mengurangi transaksi uang tunai, harus melalui kartu KSC. Demikian juga wisatawan dan masyarakat, bayar parkir, tidak perlu lagi menggunakan uang, cukup dengan kartu KSC, sehingga menutup peluang kebocoran.

Selanjutnya nara sumber Kepala Inspektorat Kabupaten Karo, Philemon AS Brahmana SH juga mengungkapkan kekecewaanya. Pasalnya, hingga tahun 2018, masih ada temuan BPK perwakilan Sumut tahun 2016 yang belum ditindaklanjuti. Temuan BPK pada tahun 2016 hampir merata di setiap OPD Pemkab Karo, yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kesehatan, Setwan dan Bagian Pembangun, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karo, Dinas Pertanian, PDAM Tirta Malem, dan lainnya.

Pada prinsipnya, BPK tidak pernah mencari kesalahan, apalagi untuk menyulitkan, temuan mereka supaya ditindak lanjuti, di perbaiki, itu pesannya. Tapi mirisnya, sambung Philemon, kenapa sampai sekarang tidak juga diperbaiki. Ini kesannya, kita ini, teman-teman kepala OPD, sudah seperti anak-anak. Sebagaimana diketahui, Pemkab Karo mendapatkan opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan provinsi Sumut atas pemeriksaan laporan keuangan pada 2016.

Di sisi lain, Philemon AS Brahmana juga menyoroti hingga awal April 2018 belum ada satupun lelang proyek infrastruktur. Buat apa dulu kita menggesa pengesahan APBD 2018 di bulan Desember 2017.

 “Kalau sampai sekarang belum ada lelang proyek infrastruktur, sehingga berimbas kepada rendahnya serapan anggaran,”ketusnya.

Untuk meningkatkan penyerapan anggaran daerah, dan menindaklanjuti sejumlah temuan-temuan BPK Sumut, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan konkrit termasuk memperbaiki kemampuan perencanaan yang sangat diperlukan. Perlu perencanaan lebih tajam.

“Selain itu, revolusi mental bagi semua pelaksana di level implementasi dan dedikasi untuk menjalankan kegiatan yang telah dianggarkan tepat sasaran,”katanya. (karodaily/hac/rta).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.